MANADO, JELAJAHSULUT.COM— Persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan hingga pengelolaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kesehatan menjadi perhatian Anggota DPRD Sulawesi Utara, Louis Schramm, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Daerah Sulut.

Dalam pembahasan tersebut, Louis menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari pembayaran gaji perawat di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK hingga keberadaan dan pengelolaan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

Sorotan terhadap tenaga kesehatan menjadi salah satu poin penting karena perawat merupakan bagian langsung dari pelayanan kepada pasien.

Louis meminta pemerintah memastikan hak-hak tenaga kesehatan dapat dipenuhi secara tepat waktu, sehingga tidak mengganggu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

Menurutnya, pembahasan anggaran kesehatan dalam APBD Perubahan 2026 tidak hanya berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan sumber daya manusia yang berada di garis depan pelayanan.

Dalam RDP tersebut, Louis juga mempertanyakan kondisi dan keberadaan Bapelkes Sulut. Fasilitas tersebut dinilai memiliki peran dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Karena itu, pengelolaannya perlu mendapat perhatian agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pembahasan tersebut turut menyinggung kebutuhan anggaran pada sektor kesehatan secara keseluruhan. DPRD meminta Dinas Kesehatan memberikan penjelasan mengenai kebutuhan anggaran, program prioritas serta kondisi fasilitas kesehatan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi.

Louis menekankan agar setiap alokasi anggaran benar-benar dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun atau melengkapi fasilitas, tetapi juga harus dibarengi dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Sorotan terhadap gaji perawat RS ODSK dan Bapelkes ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan DPRD Sulut bersama Dinas Kesehatan dalam mencermati kebutuhan sektor kesehatan pada APBD Perubahan 2026.

DPRD selanjutnya meminta penjelasan dan data pendukung dari pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebutuhan yang diusulkan memiliki dasar perhitungan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi anggaran sebelum APBD Perubahan Sulut 2026 ditetapkan.