JELAJAHSULUT.COM-Kondisi infrastruktur jalan di kawasan lingkar tambang rute Girian–Likupang kembali menjadi perhatian serius. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulawesi Utara, pihak PT Meares Soputan Mining (MSM) menegaskan komitmennya untuk melakukan penanganan permanen terhadap titik rawan longsor di jalur tersebut.

RDP yang digelar di ruang serbaguna DPRD Sulut, Senin (4/5/2026), dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, didampingi Koordinator Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Wakil Ketua Komisi III Nick Lomban, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Dalam forum tersebut, Presiden Direktur PT Meares Soputan Mining, David Sompie, menjelaskan bahwa perusahaan kini melakukan pengawasan intensif pada area rawan longsor yang dikenal masyarakat sebagai “tikungan kuning”.

Menurutnya, pemantauan dilakukan menggunakan teknologi robotik yang bekerja secara real time untuk mendeteksi pergerakan tanah.

“Pergerakan sekecil apa pun tetap kami monitor. Setelah gempa bumi bulan lalu, tercatat ada pergeseran sekitar 1 hingga 3 milimeter. Memang belum masuk kategori berbahaya, tetapi tetap menjadi perhatian utama,” jelas Sompie.

Sebagai langkah mitigasi, PT MSM menyatakan siap melakukan rerouting atau perubahan jalur guna menghindari titik rawan longsor. Seluruh biaya perbaikan permanen disebut akan ditanggung penuh oleh perusahaan.

Pekerjaan teknis diperkirakan berlangsung selama empat hingga lima bulan. Selama proses tersebut, perusahaan juga mempertimbangkan penutupan total ruas jalan demi mempercepat pekerjaan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.

“Karena nanti akan ada alat berat dan proses blasting, aspek safety menjadi prioritas utama,” katanya.

Selain membahas jalur lama, perusahaan juga menyinggung penggunaan jalan baru yang sebelumnya telah dibangun. Namun hingga kini, proses administrasi hibah maupun tukar guling dengan pemerintah masih berjalan.

Meski demikian, dorongan masyarakat di wilayah Kecamatan Ranowulu dan Likupang Timur membuat perusahaan berupaya mempercepat izin penggunaan jalan tersebut sebagai jalur alternatif sementara.

PT MSM saat ini disebut tengah berkoordinasi dengan pihak Balai Transportasi Darat terkait pemasangan rambu-rambu dan kelayakan operasional jalan bagi masyarakat umum.

David menegaskan, fokus utama perusahaan saat ini bukan sekadar persoalan pembebasan lahan, melainkan memastikan keselamatan pengguna jalan selama proses perbaikan berlangsung.

“Jalan lama tetap harus dipertahankan karena nantinya menjadi bagian dari proses hibah atau tukar guling dengan pemerintah. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pekerjaan ini cepat selesai dan masyarakat tetap aman saat melintas,” pungkasnya.