MEP Tekankan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, DPRD Sulut Perkuat Fungsi Pengawasan

MANADO,JELAJAHSULUT.COM– Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapat apresiasi dari DPRD Sulut.

Meski demikian, DPRD mengingatkan agar seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tetap menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), usai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Sulut, Selasa (2/6/2026).

Menurut Mika sapaanya, capaian opini WTP yang diraih Pemprov Sulut selama 12 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang patut disyukuri. Namun, pencapaian tersebut harus dibarengi dengan komitmen memperbaiki berbagai catatan yang masih ditemukan dalam proses pemeriksaan.

“Tentu kita bersyukur atas capaian ini. Namun tugas kita belum selesai. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan BPK,” ujar dia.

Ia menegaskan, DPRD Sulut akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Seluruh temuan dan rekomendasi BPK perlu dikaji bersama pemerintah daerah guna memastikan langkah perbaikan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita akan melihat secara detail apa saja yang perlu ditindaklanjuti, apakah berkaitan dengan prosedur, administrasi, maupun aspek lainnya dalam pengelolaan anggaran,” katanya.

Dia menambahkan, esensi pemeriksaan BPK bukan hanya untuk memperoleh opini WTP, tetapi juga memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, DPRD Sulut berkomitmen memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh jajaran pemerintah daerah.

“Dengan pengawasan yang berkelanjutan, kita berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tutup dia.