MANADO, JELAJAHSULUT.COM– Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Menurutnya, masih adanya desa yang belum teraliri listrik menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Meski rasio elektrifikasi di Sulawesi Utara telah mencapai 99,99 persen, CEP menilai capaian tersebut belum dapat dikatakan sempurna selama masih ada masyarakat di wilayah terpencil yang hidup tanpa akses listrik.

Delapan desa yang kini menjadi fokus perjuangannya meliputi Desa Kahakitang, Dalako Bembanehe, Taleko Batusaiki, Beeng, Para, dan Para I di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, terdapat Desa Laingpatehi dan Pumpente di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT PLN (Persero), CEP berkomitmen terus mengawal upaya penyediaan infrastruktur kelistrikan hingga menjangkau seluruh wilayah 3T di Sulawesi Utara.

Menurut CEP, listrik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran listrik tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan yang lebih baik, mendukung pelayanan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga mempercepat pembangunan desa.

“Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kehadirannya akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga, terutama di daerah kepulauan dan wilayah terpencil,” ujar CEP.

Ia menegaskan bahwa target pemerintah seharusnya tidak berhenti pada angka 99,99 persen.

“Target kita bukan hanya 99,99 persen, tetapi 100 persen. Selama masih ada satu desa yang belum menikmati listrik, perjuangan itu belum selesai,” tegasnya.

CEP berharap sinergi antara pemerintah pusat, PT PLN (Persero), pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pembangunan jaringan listrik di desa-desa yang masih belum terlayani.

Dengan pemerataan akses energi, masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah 3T diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan produktivitas, serta menikmati pelayanan publik yang lebih baik.