Sumatera Selatan, JELAJAHSULUT.COM– Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RIJenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H melakukan kunjungan kerja ke Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (2/7/2026).

Kunjungan ini dalam rangka verifikasi lapangan terhadap program Perluasan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Dudung Abdurachman yang didampingi stafnya diantaranya tokoh Kawanua Sulut Jackson Andre William Kumaat mengatakan kunjujhan tersebut difokuskan pada peninjauan langsung progres pelaksanaan program di lapangan sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target.

Verifikasi dilakukan untuk melihat kesiapan lahan, proses pengerjaan, hingga memastikan program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.

Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan pentingnya menjaga lahan sawah yang telah dicetak agar tidak dialihfungsikan menjadi penggunaan lain. Menurutnya, program cetak sawah merupakan salah satu program strategis Presiden dalam meningkatkan produksi pangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Selain meninjau kondisi lapangan, rombongan juga berdialog dengan pemerintah daerah, petugas lapangan, serta masyarakat untuk menyerap berbagai masukan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan para petani dinilai menjadi faktor penting dalam menyukseskan perluasan lahan sawah baru.

Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan lahan sawah baru karena memiliki potensi besar dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Melalui verifikasi lapangan ini, pemerintah berharap seluruh proses pelaksanaan Program Perluasan Lahan Baku Sawah dan Cetak Sawah Rakyat dapat berjalan optimal sehingga mampu meningkatkan produksi beras, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.