Jakarta, JELAJAHSULUT.COM– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (29/6/2026).

Rapat tersebut digelar dalam rangka penyampaian sekaligus pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI pada pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Agenda ini merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan APBN, sebagai wujud sinergi antara DPR RI dan Pemerintah untuk memastikan arah kebijakan fiskal serta program pembangunan nasional dirancang secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang.

Christiany Eugenia Paruntu mengatakan, pembahasan RAPBN 2027 harus menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.

“Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, saya berkomitmen mengawal pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027 agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Anggaran negara harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor-sektor produktif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah,” ujar Tetty.

Menurutnya, sinergi yang baik antara DPR RI dan Pemerintah menjadi kunci dalam menghasilkan APBN yang berkualitas, efektif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.

“Kami berharap seluruh rekomendasi yang telah dibahas dalam Panja dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan RAPBN 2027, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui pengesahan laporan Panja, diharapkan seluruh rekomendasi dan hasil pembahasan dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang disusun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas nasional, memperkuat kualitas belanja negara, serta menghadirkan pembangunan yang merata dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.