MANADO, JELAJAHSULUT.COM – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Royke Anter, meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulut memperkuat perencanaan program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang diusulkan dalam anggaran tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan Royke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama jajaran Dinas Perkimtan Sulut, Jumat (7/8/2026). Ia menyoroti usulan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada kondisi faktual di lapangan.

Royke mempertanyakan hampir seragamnya nilai pagu dalam sejumlah usulan kegiatan, yakni sekitar Rp400 juta per titik. Menurut legislator Fraksi Demokrat tersebut, pola penganggaran seperti itu perlu dikaji kembali agar setiap rupiah APBD benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kalau ada 500 meter, ukur 500 meter anggarannya berapa. Kalau cuma 200 meter, ukur berapa,” tegas Royke.

Ia menekankan agar program PSU tidak sekadar dibuat untuk memenuhi paket pekerjaan, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan warga. Perencanaan juga harus memperhatikan kebutuhan pendukung, seperti saluran drainase, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak cepat mengalami kerusakan.

Royke kemudian meminta Dinas Perkimtan melakukan verifikasi langsung terhadap seluruh usulan, baik yang berasal dari Musrenbang, Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD maupun usulan pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut setiap program direncanakan secara lebih presisi. Ia meminta panjang, lebar dan kondisi pekerjaan diukur secara langsung serta dilengkapi dokumentasi lapangan.

“Tolong ditindaklanjuti dengan turun lapangan. Ukur panjangnya, lebarnya, salurannya ada atau tidak, lalu difoto. Diperkuat perencanaannya karena anggaran kita terbatas,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Perkimtan Sulut Reinhard Wariki mengakui bahwa data yang digunakan dalam usulan anggaran tersebut masih berupa estimasi awal.

Reinhard menjelaskan, keterbatasan waktu dan proses penyusunan anggaran yang masih berjalan membuat pihaknya belum melakukan pengecekan secara terperinci terhadap seluruh lokasi.

Ia memastikan tim teknis Perkimtan akan turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan menghitung kembali kebutuhan anggaran secara rasional sebelum pembahasan akhir.

“Mudah-mudahan sebelum November kami akan turun dan memastikan hitungannya kembali di lapangan,” kata Reinhard.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos bersama Koordinator Royke Anter. Sejumlah anggota DPRD lainnya turut hadir, di antaranya Amir Liputo, Yongkie Limen, Roy Roring, Gracia Oroh dan Haslinda Rotinsulu.

Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sulut memastikan usulan anggaran PSU 2027 benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan anggaran.