Manado, JELAJAHSULUT.COM – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendadak memanas saat legislator muda, Eldo Wongkar, melayangkan kritik tajam kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, baru-baru ini.

RDP tersebut menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam forum itu, Eldo menyoroti belum terealisasinya Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Legislator dari daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini mengaku menghadapi beban moral akibat lambannya realisasi program Pokir. Ia menyebut kondisi tersebut membuat dirinya merasa segan ketika harus kembali bertemu masyarakat di daerah pemilihannya.

“Pokir-pokir anggota dewan yang belum terealisasi, mungkin sekarang sudah malu bertemu dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat terus mempertanyakan janji dan program bantuan yang sebelumnya telah diusulkan melalui jalur aspirasi resmi. Namun hingga saat ini, pihak dewan belum bisa memberikan kepastian kapan bantuan tersebut akan direalisasikan.

“Setiap kali mereka tanya, kami belum tahu alasan apa yang harus disampaikan,” tambahnya dengan dialek khas Manado.

Meski demikian, Eldo mengapresiasi keterbukaan Dinas Koperasi dan UMKM yang telah mengakui adanya kendala teknis dalam proses verifikasi. Ia pun mendesak instansi lain, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan, untuk lebih transparan dalam menjelaskan hambatan yang terjadi.

Ia menegaskan bahwa kejelasan dari pihak dinas sangat dibutuhkan agar anggota DPRD dapat memberikan penjelasan yang objektif kepada masyarakat dan menghindari kesalahpahaman.

“Penjelasan dari dinas akan menjadi dasar bagi kami untuk menjelaskan kondisi objektif kepada konstituen. Kami butuh tahu alasannya, supaya bisa menyampaikannya kepada masyarakat,” tegas Eldo.