MANADO, JELAJAHSULUT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama Gerakan Masyarakat Sulut Sejahtera (Gemass), baru-baru ini.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), mengungkapkan bahwa capaian PAD dari pajak kendaraan bermotor hingga saat ini belum mencapai target maksimal.

“Seperti yang disampaikan pada waktu kami mengesahkan anggaran belanja daerah kemarin, pencapaian PAD melalui pajak kendaraan bermotor itu tidak capai 100 persen. Jadi, faktanya memang ada warga yang tidak membayar pajak,” ujar Michaela di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Sulut.

Ia menegaskan bahwa DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap instansi terkait guna meningkatkan penerimaan daerah.

“Keberhasilan penyerapan pajak sangat bergantung pada kesadaran personal masyarakat sebagai wajib pajak,” katanya.
MEP pun mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk lebih taat dalam membayar pajak demi mendukung pembangunan daerah.

“Kami dari DPRD mengawasi ini, tetapi balik lagi ke kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak. Ayo kita ajak teman-teman kita jangan malas bayar pajak kalau ingin pembangunan terjadi di Sulawesi Utara,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa dana yang dihimpun dari PAD akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pembangunan prioritas.

“Pajak ini kembali ke masyarakat. Dari PAD ini kita bisa anggarkan program-program yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.

RDP tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulut lintas komisi, di antaranya Louis Schramm, Ruslan Gani, dan Rhesa Waworuntu, serta perwakilan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan daerah.