JELAJAHSULUT.COM — Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Sulawesi Utara tetap berjalan optimal meskipun di tengah penerapan sistem kerja fleksibel atau Work From Home (WFH).

Dipimpin Ketua Pansus, Raski Mokodompit, tim legislator menunjukkan komitmen kuat untuk menuntaskan proses evaluasi kinerja pemerintah daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam rapat terbaru yang membahas berbagai agenda strategis, Raski mengungkapkan rencana Pansus untuk melakukan peninjauan langsung ke sejumlah proyek penting di Sulawesi Utara.

“Pada hari Senin nanti, kami akan turun langsung ke lapangan guna mengecek beberapa proyek strategis,” ujar Raski, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan, langkah tersebut diambil untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan secara maksimal agar setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pengawasan harus kuat, sehingga apa yang dilaporkan tidak hanya administratif, tetapi juga terbukti di lapangan,” tegasnya.
Meski sebagian aktivitas dilakukan secara daring akibat kebijakan WFH, koordinasi internal Pansus tetap berlangsung intensif. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan pembahasan LKPJ dapat diselesaikan sebelum agenda rapat paripurna.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Pansus Remly Kandoli bersama sejumlah anggota lainnya, antara lain Berty Kapojos, Jeane Laluyan, Ronald Sampel, Nick A. Lomban, serta Julyeta PA Runtuwene. Sejumlah anggota lainnya juga mengikuti jalannya rapat secara virtual melalui Zoom.

Dengan langkah proaktif ini, Pansus LKPJ DPRD Sulut optimistis seluruh proses evaluasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.