MANADO, JELAJAHSULUT.COM – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali menjadi sorotan di sejumlah wilayah Sulawesi Utara.

Anggota Komisi II DPRD Sulut, Norman Luntungan, mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan untuk membahas persoalan distribusi solar yang dinilai belum terselesaikan.

Desakan tersebut disampaikan Norman dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, Rabu (2/9/2026).

Di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Norman meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kondisi di lapangan, terutama pada sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang.

Ia menyebut beberapa lokasi yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan khusus, di antaranya SPBU di wilayah Minahasa Selatan, Tateli, Dendengan, Tikala, Airmadidi, hingga sejumlah SPBU di Kota Bitung.

“Beberapa pompa bensin yang saya nilai perlu menjadi perhatian khusus, yaitu seluruh pompa bensin yang ada di Minsel, pompa bensin di Tateli, Dendengan, Tikala, Airmadidi, dan beberapa pompa bensin yang ada di Bitung,” kata Norman.

Selain persoalan antrean, Norman juga mengungkap adanya temuan terkait penjualan solar di salah satu SPBU di Tateli.

Menurut dia, temuan tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah daerah dan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kemarin saya dapati, Pak Gubernur, pompa bensin di Tateli menjual minyak… gelon. Itu sudah saya laporkan ke pemda. Jadi mohon Biro Ekonomi untuk lebih memenuhi aturan yang ada,” ujarnya.

Norman menilai persoalan distribusi solar tidak cukup hanya ditangani secara parsial. Karena itu, ia meminta pimpinan DPRD Sulut memfasilitasi RDP gabungan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

Menurutnya, RDP dapat menjadi forum untuk membedah persoalan distribusi, pengawasan penyaluran, hingga kondisi antrean yang dikeluhkan masyarakat.

“Kalau bisa Pak Ketua, diadakan RDP gabungan untuk membahas masalah ini supaya masalah ini bisa clear. Dan saya yakin, karena ini banyak sekali masukan yang masuk pada saya, masalah ini bisa diselesaikan dengan RDP gabungan,” tegasnya.

Persoalan antrean BBM di Sulut sebelumnya juga mendapat perhatian Pertamina. Pada Juli 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan melakukan peningkatan pelayanan dan monitoring di SPBU yang mengalami peningkatan aktivitas penyaluran, termasuk penempatan petugas untuk mengatur antrean.

Pertamina juga menyebut stok BBM di Sulut dalam kondisi aman dan distribusi berjalan rutin, sementara tingginya minat konsumen terhadap Biosolar subsidi disebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap panjangnya antrean.

Kini, DPRD Sulut mendorong agar persoalan tersebut dibahas secara bersama melalui RDP gabungan sehingga persoalan distribusi solar dan antrean panjang di sejumlah SPBU dapat ditelusuri secara lebih menyeluruh.