MANADO,JELAJAHSULUT.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terus mematangkan penyusunan APBD tahun anggaran 2027 dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

Dalam rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini, kedua lembaga tersebut sepakat untuk menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas tertinggi di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Salah satu tantangan utama yang menjadi pembahasan serius adalah adanya aturan mengenai mandatory spending atau belanja wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui regulasi perundang-undangan.

Mandatory spending ini mencakup alokasi anggaran yang sudah dipatok untuk sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang harus dipenuhi sesuai persentase minimal dari total belanja.

Meski terganjal oleh kewajiban alokasi belanja tersebut, DPRD Sulut menegaskan bahwa ruang fiskal yang tersedia harus dikelola secara efisien agar program-program strategis tetap menyentuh langsung masyarakat. Pihak legislatif mengingatkan bahwa APBD harus menjadi instrumen pendorong kesejahteraan, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki dampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pemprov Sulut sendiri menyatakan komitmennya untuk melakukan penyisiran anggaran secara detail guna memastikan tidak ada pemborosan pada belanja rutin yang kurang produktif. Sinkronisasi antara rencana kerja pemerintah daerah dengan aspirasi yang diserap oleh anggota dewan menjadi kunci utama dalam penyusunan struktur anggaran yang berpihak pada rakyat.

Prioritas pembangunan pada tahun 2027 mendatang akan diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan dasar di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.

Selain itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar warga Sulawesi Utara juga akan mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi anggaran nantinya. DPRD berharap agar Pemprov Sulut tetap kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru guna memperluas ruang fiskal di luar dana transfer dari pusat.

Keterbukaan informasi dan transparansi dalam setiap tahapan penyusunan APBD 2027 menjadi poin penting yang ditekankan agar publik dapat ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan alokasi anggaran tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif di Sulawesi Utara diharapkan mampu menghasilkan APBD yang sehat, kredibel, dan sepenuhnya didedikasikan untuk kemajuan daerah.

Langkah strategis ini diharapkan dapat membawa Sulawesi Utara semakin hebat dan mandiri dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun nasional di masa mendatang.