JELAJAHSULUT.COM — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dalam rapat yang berlangsung di Gedung Cengkih, Manado, Senin (13/4/2026).

Agenda tersebut menghadirkan sejumlah perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi I dan II guna memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program serta penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Dalam jalannya rapat, anggota Pansus LKPJ, Jeane Laluyan, menyampaikan interupsi tegas kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta agar penyampaian materi tidak lagi berisi paparan normatif, melainkan langsung pada inti persoalan, yakni penggunaan anggaran.

Menurutnya, forum Pansus LKPJ merupakan ruang evaluasi yang berfokus pada pertanggungjawaban keuangan daerah, bukan sekadar penyampaian visi dan misi instansi.

“Kita tidak butuh lagi penjelasan visi-misi. Yang kami butuhkan adalah laporan penggunaan anggaran secara jelas dan terperinci,” tegas legislator daerah pemilihan Manado tersebut.

Ia menekankan bahwa setiap OPD wajib memaparkan secara rinci alokasi anggaran yang diterima, tingkat realisasi, serta jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selain itu, Jeane juga meminta agar capaian kinerja disampaikan secara terukur, termasuk dampak nyata dari penggunaan anggaran terhadap pelayanan publik.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar para pejabat tidak hanya membacakan kembali dokumen yang telah dibagikan kepada anggota dewan. Menurutnya, hal tersebut justru menghambat efektivitas rapat.

“Gunakan waktu untuk menjelaskan hal-hal yang belum jelas, terutama terkait realisasi anggaran dan kendala di lapangan. Jangan mengulang apa yang sudah ada di dokumen,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan, terutama jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, agar DPRD dapat memahami dan memberikan rekomendasi yang tepat.

Hingga saat ini, rapat Pansus LKPJ masih terus berlangsung dengan agenda pendalaman materi dari masing-masing perangkat daerah. DPRD Sulut berkomitmen memastikan seluruh penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi tahun 2025 berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.