JELAJAHSULUT.COM-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Sosialisasi Sub Nasional Indonesia, s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulut, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (06/03/2023).

Dibuka Gubernur Sulut yang diwakili Asisten II Setprov Sulut Praseno Hadi dan dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Dr Ruanda Agung Sugardiman MSc dan Staf Ahli KLHK Bidang Industri Perdagangan Internasional Novia Widyaningtyas dan Kepala Dinas Kehutanan Jemmy Ringkuangan.

Gubernur Sulut melalui Asisten II mengatakan, kegiatan ini sangat strategis dan Pemprov atas nama masyarakat Sulawesi Utara memberikan apresiasi yang tinggi memberikan penghargaan dan menyambut baik acara ini.

“Karena kegiatan ini sangat penting untuk meminimalisir gas rumah kaca. Kita sudah ada surat keputusan gubernur untuk membuat rencana kerja unggulan untuk pemeliharaan hutan dan peningkatan ruang terbuka hijau di seluruh Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Dr Ruanda Agung Sugardiman mengatakan, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang 60 persen dari sektor kehutanan itu bisa terjadi ditiga tapak.

“Nah kegiatan apa yang kita lakukan yaitu sosialisasi dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja tingkat provinsi, sehingga kegiatan bisa didetailkan di sub nasional,” ujarnya.

Menurut Dirjen, ada lima sektor yang harus diturunkan emisi yaitu sektor energy, industri, limba, pertanian dan kehutanan.

Penurunan emisi paling besar yaitu sektor kehutanan. Dalam rangka itu kita buatkan sosialisasi untuk detail kegiatan dalam FOLU Net Sink, di provinsi,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Sulut Jemmy Ringkuangan mengatakan, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw merespon positif dan konstruktif kegiatan ini.

Ini langkah maju. Bagaimana emisi rumah kaca itu kita seimbangkan melalui FOLU Net Sink 2030. Hutan Sulut kami siap bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait yaitu dinas untuk membuat langkah mitigasi,” ungkapnya.

Lanjutnya, karena penggunaan hutan ini bukan hanya Dinas Kehutanan tetapi ada pengguna lainnya. Yaitu seperti pemanfaatan hutan untuk penggunaan jalan, pertanian dan pemukiman. Jadi kita bekerja bersama dan bersama berkerja mencapai net sink 2030.

Untuk mendukung program ini, gubernur sudah mencanangkan gerakan mari jo ba kobong. Ini merupakan langkah cerdas dari gubernur dan wakil gubernur turun lapangan merangkul masyarakat untuk berkebun. Selain meningkatkan nilai ekonomi juga melindungi hutan,” pungkasnya.