MANADO, JELAJAHSULUT.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatat kinerja keuangan daerah yang solid sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang konsisten mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah dalam kerangka visi pembangunan menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kinerja Fiskal Positif

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target, menunjukkan kinerja optimal dalam penghimpunan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp1,39 triliun atau 91,87 persen, dengan kontribusi utama berasal dari pajak daerah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen. Angka ini mencerminkan pengendalian belanja yang efektif. Belanja modal yang mencapai 94,06 persen menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga secara konsisten melaksanakan kebijakan efisiensi belanja daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengendalian belanja operasional, rasionalisasi kegiatan yang kurang prioritas, serta penajaman alokasi anggaran pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Efisiensi belanja tidak hanya dimaknai sebagai upaya penghematan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas belanja dan memperkuat disiplin fiskal. Dengan demikian, efisiensi menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Struktur Neraca Semakin Kokoh
Dari sisi neraca, posisi keuangan daerah semakin kuat dengan total aset mencapai Rp11,87 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10,78 triliun.

Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan kapasitas ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan aset serta pengelolaan keuangan yang semakin baik.

Komposisi aset terbesar masih didominasi oleh aset tetap yang mencapai sekitar Rp8,35 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya pemerintah daerah tertanam dalam infrastruktur dan sarana pelayanan publik, seperti tanah, bangunan, serta fasilitas penunjang lainnya.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis kinerja fiskal yang kuat akan terus menjadi pendorong utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.