JELAJAHSULUT.COM — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus A. Silangen, mengikuti kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk retreat tersebut berlangsung di kawasan Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, dan diikuti para pimpinan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia.

Keikutsertaan Fransiscus Silangen menjadi bagian dari upaya memperkuat peran legislatif daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional yang terintegrasi.

Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan Legislatif dalam Mensukseskan Program AstaCita Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kepemimpinan para ketua DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selama mengikuti retreat, para peserta mendapatkan pembekalan terkait nilai-nilai kebangsaan, penguatan fungsi pengawasan, serta pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program prioritas nasional, khususnya AstaCita.

Dengan pembekalan tersebut, diharapkan DPRD mampu memainkan peran lebih strategis, tidak hanya dalam fungsi legislasi daerah, tetapi juga sebagai penggerak percepatan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pemilihan lingkungan Akademi Militer Magelang sebagai lokasi kegiatan dinilai memiliki nilai filosofis tersendiri. Selain dikenal sebagai tempat pembentukan karakter perwira TNI, kawasan ini diharapkan mampu menanamkan semangat disiplin, integritas, serta loyalitas kepada negara bagi para peserta.

Fransiscus Silangen menilai kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar pimpinan legislatif dari seluruh Indonesia.

“Ini menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus menyamakan persepsi dalam menyusun kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata di Sulawesi Utara, terutama dalam mendukung program strategis seperti ketahanan pangan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara daerah dan pusat. DPRD harus hadir sebagai motor penggerak kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjaga stabilitas, serta mendorong pemerataan pembangunan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tegasnya.