MANADO, JELAJAHSULUT.COM– Masuknya investasi berskala besar ke Sulawesi Utara membutuhkan kesiapan regulasi yang kuat agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan pengawasan terhadap aktivitas usaha.
Hal tersebut menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Selasa (13/10/2026).
Dipimpin Ketua Pansus Toni Supit, pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan Sulawesi Utara memiliki landasan hukum yang memadai dalam menghadapi perkembangan investasi, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aktivitas industri pertambangan.
Toni Supit menilai, penyusunan regulasi tidak cukup hanya mengandalkan kajian administratif maupun referensi tertulis. Diperlukan pula pembelajaran langsung dari daerah yang telah lebih dahulu mengelola investasi berskala besar.
Ia mencontohkan Morowali di Sulawesi Tengah dan wilayah Maluku Utara sebagai daerah yang perlu dipelajari pengalaman pengelolaan kawasan industri dan pertambangannya.
Menurutnya, kunjungan lapangan menjadi penting agar Pansus memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan perizinan, pengawasan, serta berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan investasi.
Ranperda ini sendiri telah melalui sejumlah tahapan pembahasan, termasuk konsultasi dengan kementerian serta penjaringan masukan dari pemerintah kabupaten/kota dan asosiasi terkait.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus juga memberikan perhatian terhadap kesiapan anggaran daerah. Sebab, regulasi yang baik harus ditunjang kemampuan pengawasan yang memadai agar implementasinya tidak berhenti pada aspek administratif.
Selain mendorong kemudahan investasi, pembahasan turut menyentuh pengaturan sanksi dan kewajiban kepatuhan bagi pelaku usaha.
Aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengabaikan tanggung jawab yang melekat pada pelaku usaha.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Sulut dan dihadiri anggota Pansus Roy Roring, Ruslan Abdul Gani, Louis Schramm, dan Nick Lomban.
Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Hermina Syaloom Korompis bersama jajaran.
Melalui pembahasan Ranperda ini, DPRD Sulut berupaya menyiapkan kerangka regulasi yang mampu menciptakan iklim investasi kondusif, sekaligus memastikan kepentingan daerah tetap terlindungi di tengah perkembangan aktivitas ekonomi dan industri.

Tinggalkan Balasan