MANADO, JELAJAHSULUT.COM– Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah pelosok terus menjadi perhatian DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu kebutuhan mendasar yang kini diperjuangkan adalah ketersediaan listrik secara merata bagi masyarakat di desa-desa terpencil dan kawasan kepulauan.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen bersama jajaran Komisi III membawa langsung aspirasi tersebut ke manajemen PT PLN (Persero) di Kantor Pusat PLN.

Dalam pertemuan itu, DPRD Sulut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan agar seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah sulit dijangkau, dapat menikmati layanan listrik selama 24 jam.

Fransiscus menegaskan, pemerataan akses listrik bukan sekadar persoalan pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat.

Menurutnya, tidak boleh ada kesenjangan pelayanan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan warga di perdesaan maupun kepulauan.

Ia menyampaikan bahwa DPRD Sulut akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait.

Aspirasi tersebut disampaikan bersama anggota Komisi III DPRD Sulut, Toni Supit dan Haslinda Rotinsulu, serta diterima EVP Kelistrikan Desa PLN Ahmad Mustaqir dan EVP Operasi Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Sugeng Widodo.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN menyampaikan rencana pemerataan kelistrikan di Sulawesi Utara yang ditargetkan pada 2027.

EVP Kelistrikan Desa Ahmad Mustaqir menjelaskan bahwa sesuai perencanaan, pada 2027 tidak ada lagi desa di Sulawesi Utara yang belum mendapatkan akses listrik. Sementara wilayah yang selama ini belum menikmati layanan 24 jam ditargetkan akan mendapatkan pelayanan penuh.

Target tersebut menjadi kabar positif bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan listrik, khususnya di kawasan kepulauan dan perdesaan terpencil.

Ketersediaan listrik sepanjang hari diharapkan mampu mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan usaha masyarakat, serta peningkatan produktivitas ekonomi lokal.

Bagi DPRD Sulut, perjuangan pemerataan listrik menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi daerah mendapat respons pemerintah dan BUMN terkait.

Dengan adanya target PLN pada 2027, masyarakat Sulawesi Utara kini menantikan realisasi pemerataan energi hingga ke seluruh pelosok daerah.