MANADO, JELAJAHSULUT.COM– Perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pemerintah Provinsi Sulut menilai sejumlah indikator ekonomi daerah masih bergerak positif, mulai dari kinerja ekspor, sektor pariwisata, inflasi yang terkendali hingga kondisi ketenagakerjaan yang membaik.

Hal tersebut disampaikan berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2 Juni 2026 dan dipaparkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Jemmy Ringkuangan.

Selama periode Januari hingga April 2026, nilai ekspor Sulawesi Utara tercatat mencapai USD 411,28 juta atau tumbuh 11,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara nilai impor sebesar USD 55,04 juta, sehingga menghasilkan surplus neraca perdagangan sekitar USD 356 juta.

“Surplus perdagangan yang tinggi menunjukkan komoditas unggulan Sulawesi Utara masih mampu bersaing di pasar internasional meskipun kondisi perdagangan global sedang melambat,” ujar Jemmy Ringkuangan, Selasa (3/6/2026).

Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan pada April 2026 meningkat 21,80 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Aktivitas penerbangan juga naik 11,34 persen, menandakan semakin meningkatnya mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi daerah.

Menurut Jemmy, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Sulawesi Utara semakin diperhitungkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Asia Pasifik yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat.

Sementara itu, inflasi Sulawesi Utara pada Mei 2026 mengalami deflasi sebesar 0,61 persen. Kondisi ini menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif terkendali dan pasokan pangan berada dalam kondisi yang cukup baik.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak deflasi terhadap aktivitas konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat akan terus menjadi perhatian utama.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mengalami penurunan sebesar 0,61 persen. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa peningkatan pendapatan petani belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya produksi yang mereka keluarkan.

“Penguatan kesejahteraan petani dan nelayan akan terus menjadi prioritas pemerintah daerah karena sektor ini masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di wilayah perdesaan,” kata Jemmy.