MANADO, JELAJAHSULUT.COM– Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi keputusan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465.
Ketua DPD KSPSI Sulut, Tommy Sampelan, SE, menilai penetapan tersebut merupakan langkah positif pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di Sulawesi Utara.
Menurut Tommy, kebijakan pengupahan bukan sekadar persoalan penetapan nominal, tetapi menyangkut keadilan sosial serta penghargaan terhadap martabat pekerja yang memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
“Kami mengapresiasi keputusan Pak Gubernur Yulius Selvanus dalam menetapkan UMP Sulut Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja/buruh,” ujar Tommy.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas di dunia usaha.
Meski demikian, Tommy mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan UMP tidak hanya diukur dari besaran angka yang ditetapkan, tetapi juga dari kepatuhan perusahaan dalam menerapkannya.
Karena itu, KSPSI meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait memperkuat pengawasan serta penegakan aturan ketenagakerjaan agar tidak ada pekerja yang menerima upah di bawah ketentuan.
“Jangan sampai UMP hanya menjadi angka dalam keputusan Gubernur, tetapi dalam praktiknya masih ada pekerja/buruh yang menerima upah di bawah ketentuan. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat,” tegasnya.
Tommy juga mengingatkan bahwa UMP berlaku sebagai upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, perusahaan perlu memperhatikan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih lama.
Lebih jauh, KSPSI Sulut menilai peningkatan upah harus diikuti dengan penguatan perlindungan tenaga kerja, kepastian hubungan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Ia turut mendorong pemerintah daerah agar terus membuka ruang dialog bersama serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis tidak berarti serikat pekerja harus kehilangan daya kritis dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Justru, hubungan industrial yang sehat harus dibangun melalui kesetaraan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak pekerja.
“KSPSI akan terus menjalankan fungsi organisasi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus memperjuangkan kepentingan dan hak-hak pekerja. Kami ingin Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur YSK bertumbuh secara ekonomi, tetapi pertumbuhan itu juga harus dirasakan oleh kaum pekerja/buruh,” ungkap Tommy.
Di akhir pernyataannya, Tommy menegaskan bahwa perjuangan serikat pekerja tidak berhenti pada persoalan kenaikan upah. Lebih dari itu, perjuangan tersebut menyangkut martabat manusia, keadilan, kepastian kerja, perlindungan, serta masa depan keluarga pekerja.
KSPSI Sulut berharap penetapan UMP 2027 menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah, pengusaha, dan pekerja demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Sulawesi Utara.

Tinggalkan Balasan