Komisi I DPRD Sulut Evaluasi Program PMD, Soroti Keterlambatan Data Realisasi Anggaran

JELAJAHSULUT.COM-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut untuk mengevaluasi capaian program kegiatan Tahun Anggaran 2026, Selasa (19/5/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulut tersebut dipimpin Ketua Komisi I Braien Waworuntu, didampingi sejumlah anggota komisi, yakni Rhesa Waworuntu, Julietje Maringka, Hillary Julia Tuwo, Henry Walukow, Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, serta Koordinator Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Dalam pembahasan, suasana rapat sempat menghangat saat anggota Komisi I, Hillary Julia Tuwo, menyoroti lambatnya pembaruan data realisasi anggaran program pemberdayaan masyarakat yang dinilai belum tercatat secara lengkap.

Ia mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang mencakup kegiatan penting seperti Posyandu dan PKK di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD Sulut Novita Lumintang mengakui adanya keterlambatan pembaruan data dalam laporan yang disampaikan kepada DPRD.
Ia menjelaskan bahwa data yang digunakan masih berdasarkan cut-off per 31 Maret 2026, sehingga sebagian realisasi yang terjadi pada April belum sepenuhnya terinput dalam laporan awal.

Menurut Novita, sejumlah kegiatan sebenarnya telah berjalan, termasuk tiga kegiatan pada bulan April yang terdiri dari dua kegiatan PKK dan satu kegiatan Posyandu.

Untuk program Posyandu tahun 2026, kata dia, dialokasikan anggaran sekitar Rp400 juta lebih yang digunakan untuk belanja barang bagi masyarakat di 15 kabupaten/kota, termasuk dukungan nutrisi bagi lansia, bayi, dan ibu menyusui.
Selain itu, terdapat pula anggaran sekitar Rp100 juta yang telah digunakan untuk kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di beberapa wilayah.

Ia juga menjelaskan bahwa program PKK telah berjalan sejak April dengan kegiatan yang dipusatkan di salah satu hotel di Manado dan melibatkan pengurus dari berbagai daerah.

Menutup penjelasannya, Novita menyatakan pihaknya akan menyampaikan rincian lengkap realisasi anggaran secara tertulis kepada DPRD Sulut.

Sementara itu, Royke Anter meminta Dinas PMD untuk segera memperbarui data administrasi agar sesuai dengan kondisi realisasi di lapangan, sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi dalam proses pengawasan anggaran.