JELAJAHSULUT.COM — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengambil langkah berbeda dalam mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada Rabu (15/4/2026), tim Pansus melakukan kunjungan langsung ke Kantor Pusat Bank Sulut Gorontalo (BSG) di kawasan Jalan Pierre Tendean, Manado, sebagai bagian dari pendalaman materi LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Rombongan dipimpin Ketua Pansus, Raski Mokodompit, didampingi Wakil Ketua Louis Schramm dan Sekretaris Remly Kandoli. Turut hadir sejumlah anggota seperti Roy O. Roring, Julyeta P. A. Runtuwene, Jeane Laluyan, Nick A. Lomban, Vonny Paat, serta Muliadi Paputungan.

Berbeda dari pola sebelumnya yang menghadirkan direksi ke Gedung DPRD, kali ini Pansus memilih mendatangi langsung kantor BSG. Langkah ini disebut sebagai strategi “jemput bola” guna memperoleh gambaran lebih utuh terkait kinerja perusahaan daerah tersebut.

“Biasanya kami mengundang direksi ke DPRD, tetapi kali ini kami yang datang langsung untuk melihat dan mendengar secara langsung,” ujar Raski.

Pertemuan yang berlangsung di lantai delapan gedung baru BSG ini juga menjadi momen awal bagi Pansus untuk berinteraksi dengan jajaran manajemen baru bank daerah tersebut.

Kunjungan ini sekaligus menjadi agenda resmi perdana Pansus di kantor pusat BSG yang baru, seiring dengan adanya perubahan struktur direksi dan komisaris.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus diterima oleh Direktur Utama Revino Pepah, Komisaris Utama G. S. Vicky Lumentut, Direktur Kepatuhan Mutesa Holdin, serta Direktur Dana dan Treasury Rudianto Katili.

Raski menegaskan, BSG sebagai bank daerah memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian Sulawesi Utara. Karena itu, kinerjanya menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025.

“Yang paling penting, kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana kinerja bank daerah ini sepanjang tahun 2025,” tegasnya.

Melalui kunjungan lapangan ini, Pansus berharap dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, khususnya terkait kontribusi BSG terhadap pendapatan asli daerah serta efektivitas manajemen baru dalam mencapai target kinerja perusahaan.

Hasil dari peninjauan ini nantinya akan menjadi bagian dari rekomendasi DPRD dalam evaluasi LKPJ, guna memastikan pengelolaan BUMD semakin optimal dan berdampak bagi masyarakat Sulawesi Utara.