Manado, JELAJAHSULUT.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Fraksi PDI Perjuangan, Tonni Supit, melontarkan kritik keras terhadap kualitas pelayanan transportasi di wilayah kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaud.

Menurut Tonni Supit, sektor perhubungan laut di wilayah kepulauan masih belum dikelola secara maksimal, padahal transportasi laut merupakan urat nadi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik, terutama di daerah perbatasan.

Kritik tersebut disampaikan Tonni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Kementerian Perhubungan, Selasa (27/01/2026).

Dalam forum tersebut, Tonni secara terbuka mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin keberlanjutan layanan angkutan penyeberangan, termasuk keterpaduan transportasi laut dan darat di wilayah kepulauan.

“Transportasi laut ini sangat vital bagi masyarakat kepulauan. Kalau pengelolaannya tidak maksimal, dampaknya langsung dirasakan warga, baik dari sisi mobilitas maupun distribusi kebutuhan pokok,” tegas Tonni.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program subsidi transportasi, termasuk subsidi kapal penyeberangan, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Sangihe, Sitaro, dan Talaud.

Selain itu, politisi senior PDI Perjuangan ini menyinggung status sejumlah kapal yang sebelumnya berada di bawah kewenangan kementerian namun telah dihibahkan ke daerah.

Menurutnya, ketidakjelasan pengelolaan dan tanggung jawab operasional kapal-kapal tersebut berpotensi menghambat pelayanan publik.

Tonni Supit pun mendesak adanya kepastian regulasi serta dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat, agar pelayanan transportasi laut di wilayah kepulauan Sulawesi Utara tidak terus berada dalam kondisi terbatas.