Pegawai Non-ASN di Sulut Akan Dapat Kesempatan Ikut CPNS dan PPPK

BKD Sulut Lakukan Pendataan

JELAJAHSULUT. COM– Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) segera melakukan pendataan pegawai Non-ASN di lingkup Pemprov Sulut.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey melalui Kepala BKD Sulut, Clay Dondokambey menjelaskan pendataan tersebut merupakan tindaklanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Aturan itu mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023.

Selain itu merujuk Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, terkait Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Pendataan Pegawai Non-ASN ini, bukan merupakan bagian dari tahapan seleksi pengadaan CASN atau PPPK.

” Pendataan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data eksisting jumlah dan kapasitas pegawai Non-ASN dalam rangka pemetaan dan penentuan kebijakan pemerintah terhadap Pegawai Non-ASN. Bagi yang memenuhi syarat akan diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS dan PPPK,” kata Clay dalam Rapat Teknis Pendataan Pegawai Non-ASN di Pemerintah Provinsi Sulut di Aula CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (11/8/2022).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *