JELAJAHSULUT.COM— Dengan waktu yang terus berjalan menuju Agustus 2025, pembahasan RTRW Sulut menjadi prioritas penting. Ketua DPD Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), menegaskan Fraksi Golkar harus mengambil peran aktif agar dokumen tersebut rampung tepat waktu dan sesuai kebutuhan rakyat.
Melalui Sekretaris DPD Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit, CEP menyampaikan instruksi langsung kepada seluruh legislator fraksi beringin agar terlibat aktif dan memberi perhatian penuh dalam proses pembahasan tersebut.
“Ini bukan agenda formalitas. RTRW adalah penentu arah pembangunan Sulawesi Utara dalam jangka panjang. Golkar harus memastikan dokumen ini mengakomodasi kebutuhan rakyat,” tegas Raski menyampaikan pernyataan CEP, Selasa (9/7/2025).
Menurut CEP, RTRW akan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. RPJMD itu sendiri ditargetkan rampung dan disahkan pada Agustus 2025.
“Kalau RTRW selesai tepat waktu dan disusun secara komprehensif, maka RPJMD pun akan lebih tajam dalam menjawab kebutuhan pembangunan Sulut,” ujar Raski.
CEP juga menyoroti pentingnya sinergi antara dokumen RTRW dan RPJMD, agar visi-misi pemerintahan YSK-Victory benar-benar terwujud secara teknis dan operasional.
Pansus RTRW menjadi forum strategis yang akan menentukan wajah pembangunan Sulut ke depan, termasuk penataan ruang kawasan industri, permukiman, pertanian, serta pengembangan infrastruktur hijau dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran Fraksi Golkar dinilai sangat penting untuk menjaga agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Fraksi Golkar harus bersuara, jangan pasif. Kita ingin ada kontribusi yang substansial, bukan sekadar hadir dalam rapat,” lanjutnya.
Sikap tegas CEP ini sekaligus menjadi penegasan politik bahwa Partai Golkar tetap konsisten mendukung pemerintahan YSK-Victory sesuai mandat pemilih Sulut dalam pemilu lalu. Partai Golkar, kata Raski, akan terus berjuang mengawal program-program strategis yang berpihak kepada rakyat.
“Kami akan pastikan dokumen RTRW mencerminkan semangat pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kemajuan daerah,” pungkasnya.
