JELAJAHSULUT.COM. Meskipun Status sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe yang melanjutkan jalannya roda Pemerintahan tidak menyurutkan dr. Rinny Tamuntuan sebagai Pimpinan Daerah ditanah Tampungang Lawo untuk terus bekerja keras yang salah satu targetnya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ini dibuktikan Tamuntuan dengan mampu mempertahankan Opini WTP untuk ke-9 kalinya, Tamuntuan Menerima langsung Opini WTP bersama Pimpinan DPRD yang diwakili Wakil Pimpinan DPRD Sangihe Ferdy Sondak, SE bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, Senin (15/5) di Aula Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara.
Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan mengatakan Opini WTP untuk yang kesembilan kalinya ini, merupakan kerja keras bersama dan dukungan seluruh Masyarakat Sangihe.
“Tentu capaian opini WTP ke – 9 tidak hanya kerja keras Pimpinan, namun dikesempatan ini kami perlu mengapresiasi usaha kerja keras dari Sekretaris Daerah, Inspektorat, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta arahan dari lembaga eksekutif DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe,”.
Kiranya Opini WTP ini akan semakin meningkatkan motivasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan kedepan, dan diharapkan akan lebih baik lagi untuk setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
Menurut Tamuntuan, memang untuk seluruh Kabupaten/Kota ada catatan dari Tim BPK RI yang perlu segera ditindaklanjuti selama kurun waktu yang diberikan 60 hari.
“Dalam hal ini tentu kembali diharapkan kerja sama yang baik, jika masih ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari setiap Perangkat Daerah, harus segera diselesaikan dalam waktu dua bulan kedepan,” Ucap Pj Bupati.
Penghargaan Opini WTP disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA dalam sambutan mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Ia pun mengapresiasi Kabupaten/ Kota yang meraih Opini WTP.
“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.” Ucap Arief
Ia mengungkapkan penghargaan tersebut diberikan setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK dan pencapaian opini WTP.
Arief Fadillah berharap hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Tinggalkan Balasan