JELAJAHSULUT.COM—Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran Dinas Kesehatan dan direksi rumah sakit daerah mengungkap kondisi memprihatinkan di RSUD Noongan Langowan, Kabupaten Minahasa. Rumah sakit peninggalan Belanda yang dikenal sebagai RS TBC pertama di Indonesia Timur itu kini menghadapi keterbatasan serius pada fasilitas pelayanan, terutama ruang isolasi pasien Tuberkulosis (TBC).
RDP yang digelar Selasa (28/10) tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Vonny Paat, didampingi Wakil Ketua Louis Carl Schramm, serta anggota Maslimah Mongilong dan Vionita Kuera. Dalam rapat itu, Direktur RSUD Noongan, dr. Inggrid Giroth, M.Kes, memaparkan kondisi darurat yang dialami rumah sakit rujukan paru milik Pemerintah Provinsi Sulut tersebut.
“Ruang isolasi kami hanya memiliki 10 tempat tidur, dan itu pun masih menggunakan sistem ventilasi alami tanpa hepafilter. Saat ruang penuh, kami terpaksa memindahkan pasien ke ruangan yang dulunya adalah stal kuda,” ungkap Giroth.
Ia menjelaskan, meski ruangan bekas kandang itu sudah direhabilitasi, kondisinya tetap jauh dari standar kesehatan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Louis Schramm, bahkan sudah meninjau langsung dan mengaku prihatin dengan kenyataan di lapangan.
Selain keterbatasan fasilitas, Giroth juga menyoroti perjuangan RSUD Noongan agar tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Tahun lalu kami hanya memperoleh skor kredensial 69, padahal batas minimalnya 70. Tapi dengan berbagai upaya dan penyesuaian, tahun ini kami berhasil naik menjadi 78,” jelasnya.
Ia mengakui, tanpa dukungan anggaran pemeliharaan tahun 2025, pihaknya harus mengandalkan inisiatif para dokter. “Para dokter spesialis ikut menyumbang untuk membeli cat, lampu, dan kebutuhan kecil lainnya karena tidak ada dana pemeliharaan,” bebernya.
Giroth berharap Pemerintah Provinsi Sulut dan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE memberi perhatian serius terhadap kondisi RSUD Noongan. “Kami sudah mengajukan proposal ke Kementerian, tapi kami juga berharap dukungan DPRD agar kebutuhan ini bisa terakomodasi di APBD Induk 2026,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Sulut berkomitmen menindaklanjuti hasil RDP tersebut dalam pembahasan anggaran mendatang, agar RSUD Noongan sebagai rumah sakit rujukan paru di Sulawesi Utara dapat kembali berfungsi optimal melayani masyarakat.
