“Ini sudah bukan lagi soal administrasi atau teknis biasa. Ini soal sistem yang dimainkan. Mestinya APBN digunakan untuk rakyat, bukan dijadikan ajang permainan proyek oleh sekelompok orang,” sesal warga.
Sejumlah aktivis dan pengamat kebijakan publik mendesak agar BPJN Sulut dan Kasatker Wilayah I segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara benar dan tepat waktu.
“Saya kira ini momentum untuk mendorong transparansi dalam belanja infrastruktur. Jika tidak ada penjelasan resmi, maka wajar publik menduga ada praktik yang tidak bersih dalam proses ini,” ungkap sejumlah praktisi dan akademisi.
Terkait hal ini, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BPJN XV Ir Ringgo Radetyo ST MEng IPM ASEAN Eng hanya bisa berkelit. “Masih sementara dalam proses,” ungkap Ringgo.
