JELAJAHSULUT.COM-Penolakan bernuasa Sara terhadap Pasangan Gubernur Terpilih dan Wakil Gubernur Terpilij Maluku Utara Sherly-Sarbin kembali terjadi.
Hal ini dilakukan oleh aliansi masyarakat adat Maluku Kie Raha.
Ada dua alasan kenapa Mereka menolak Sherly katanya demi menjaga hukum adat dan kepemimpinan islam.
Ini disampaikan kapita atau Panglima Sultan Tidore Muhammad Ali Alting beberapa waktu lalu.
Dua komponen itu katanya merupakan dasar tatanan masyarakat Maluku Kie Raha sejak masa monarki hingga era demokrasi.
Ali menyebutkan kalau federasi kerajaan Islam di Maluku Kie Raha yang terdiri dari Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan berdiri di atas prinsip kepemimpinan islam.
“Pemimpin di wilayah ini harus sesuai dengan hukum adat dan prinsip kepemimpinan islam, ujar Ali.
Sementara dalam maklumatnya ada 4 poin utama alasan Mereka menolak pasangan Sherly-Sarbin.
Pertama menolak kepemimpinan non muslim karena dianggap enggak sejalan dengan hukum adat yang berlaku.
Kedua mereka meminta pemerintah dan partai politik untuk menghormati hukum adat dalam menentukan calon pemimpin.
Ketiga mereka meminta warga kembali Memegang teguh nilai-nilai adat untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.
Terakhir mereka tegaskan kalau tidak menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah bagian dari wasiat leluhur Maluku Kie Raha.
Menurut Ali ini adalah suara hati masyarakat adat yang ingin mempertahankan identitas budaya dan religius wilayah mereka.
Maklumat itu rencananya bakal dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko Polhukam Budi Gunawan dan pimpinan DPR/MPR RI
