Pemprov Sulut Bantah Tudingan LBH Manado, Tegaskan Kewenangan Ada di Pusat

Dengan demikian, sejak awal keberadaannya, Kontrak Karya dirancang sebagai instrumen kegiatan pertambangan skala besar yang bersifat strategis dan dikendalikan secara terpusat.
Hal ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penetapan wilayah kerja, pengaturan produksi, pengawasan operasional, hingga aspek fiskal dan kewajiban perusahaan terhadap negara.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga memiliki peran utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan teknis, lingkungan, dan keselamatan kerja.

Dengan kerangka hukum tersebut, posisi Pemerintah Daerah dalam Kontrak Karya menjadi sangat terbatas, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis yang berkaitan langsung dengan kontrak dimaksud.

Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta perubahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, pada prinsipnya tidak mengubah kewenangan dalam pengelolaan Kontrak Karya, meskipun terdapat berbagai penyesuaian dalam sistem perizinan pertambangan secara umum, termasuk penguatan regulasi dan tata kelola sektor mineral dan batubara.

Namun pengelolaan terkait Kontrak Karya tetap menjadi domain Pemerintah Pusat, dalam implementasinya, berbagai ketentuan turunan dari undang-undang tersebut juga tetap menegaskan bahwa kewenangan terkait dengan Kontrak Karya berada di tangan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan regulasi, posisi dan peran Pemerintah Pusat tetap dominan dalam seluruh aspek pengelolaan Kontrak Karya, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Kondisi ini sekaligus mempertegas batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

Lebih lanjut, berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 semakin memperkuat peran dan kewenangan Pemerintah Pusat dalam sektor pertambangan, khususnya melalui penarikan kewenangan pengelolaan IUP Mineral Logam dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.

Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap peran pemerintah daerah, yang sebelumnya memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan perizinan pertambangan di wilayahnya

Dengan adanya sentralisasi kewenangan tersebut, ruang gerak pemerintah daerah menjadi semakin terbatas, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya mineral di daerah.

Meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan Kontrak Karya dan IUP, namun tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dengan melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan berkelanjutan terhadap kegiatan pertambangan yang berada di wilayahnya, pengawasan tersebut difokuskan pada aspek-aspek yang menjadi kewenangan daerah, seperti pengelolaan lingkungan hidup, sektor kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional Kontrak Karya dan IUP.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan pemegang Kontrak Karya tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, pemerintah daerah turut memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan guna meminimalisir potensi konflik serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis.

Upaya ini juga mencakup monitoring terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya tetap hadir dan berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

4. RTRW tidak pro rakyat (terkait pertambangan)

Anggapan bahwa RTRW Provinsi Sulawesi Utara tidak berpihak kepada rakyat pada dasarnya tidak tepat dan perlu diluruskan.

Justru, berdasarkan penjelasan sebelumnya, arah kebijakan RTRW yang telah direvisi menunjukkan keberpihakan yang lebih kuat kepada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menciptakan tata kelola ruang yang adil, berkelanjutan, dan terukur.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara sebelumnya, pengaturan sektor pertambangan mengacu pada Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 105.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan peta tersebut, hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam kawasan pertambangan, yang berpotensi menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan serta konflik pemanfaatan ruang dengan sektor lain yang juga menjadi sumber penghidupan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan permukiman.

Kondisi tersebut justru berdampak signifikan terhadap peran pemerintah daerah, yang sebelumnya memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan perizinan pertambangan di wilayahnya.

Dengan adanya sentralisasi kewenangan tersebut, ruang gerak pemerintah daerah menjadi semakin terbatas, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya mineral di daerah.

Meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan Kontrak Karya dan IUP, namun tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dengan melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan berkelanjutan terhadap kegiatan pertambangan yang berada di wilayahnya.

Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek-aspek yang menjadi kewenangan daerah, seperti pengelolaan lingkungan hidup, sektor kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional Kontrak Karya dan IUP.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan pemegang Kontrak Karya tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan

Selain itu, pemerintah daerah turut memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan guna meminimalisir potensi konflik serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis. Upaya ini juga mencakup monitoring terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya tetap hadir dan berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

4. RTRW tidak pro rakyat (terkait pertambangan)

Anggapan bahwa RTRW Provinsi Sulawesi Utara tidak berpihak kepada rakyat pada dasarnya tidak tepat dan perlu diluruskan. Justru, berdasarkan penjelasan sebelumnya, arah kebijakan RTRW yang telah direvisi menunjukkan keberpihakan yang lebih kuat kepada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menciptakan tata kelola ruang yang adil, berkelanjutan, dan terukur.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara sebelumnya, pengaturan sektor pertambangan mengacu pada Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 105.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan peta tersebut, hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam kawasan pertambangan, yang berpotensi menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan serta konflik pemanfaatan ruang dengan sektor lain yang juga menjadi sumber penghidupan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan permukiman.

Kondisi tersebut justru berisiko merugikan masyarakat dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan pengendalian yang tepat.
Oleh karena itu, melalui revisi RTRW, pemerintah daerah melakukan penataan ulang dengan membatasi dan memfokuskan kawasan pertambangan hanya pada wilayah-wilayah yang benar-benar memiliki potensi dan layak untuk dikembangkan.

Seiring dengan dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara, kebijakan tersebut kemudian mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Kawasan pertambangan tidak lagi mencakup hampir seluruh wilayah, melainkan difokuskan dan diprioritaskan pada wilayah-wilayah tertentu yang telah melalui proses kajian lebih mendalam.

Penetapan kawasan pertambangan dalam RTRW terbaru diarahkan terutama pada deliniasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta area-area yang memiliki potensi sumber daya mineral yang layak untuk dikembangkan secara ekonomis dan berkelanjutan.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, sekaligus memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa RTRW Provinsi Sulawesi Utara bukanlah kebijakan yang tidak pro rakyat, melainkan justru merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

5. RTRW Sulut merupakan oligarki yang berkedok rakyat.

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kondisi yang terjadi tidak mencerminkan adanya praktik “oligarki yang berkedok rakyat”.

Justru sebaliknya, berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten diarahkan untuk mendukung dan memperkuat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan nyata kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses legal, aman, dan berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya mineral.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga terus mendorong para pemegang Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Mining Practice secara konsisten, termasuk dalam aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar.

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan agar kegiatan pertambangan tetap berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga secara aktif dan berkelanjutan memperjuangkan proses penciutan wilayah konsesi Kontrak Karya dan IUP kepada Pemerintah Pusat.

Langkah ini bertujuan agar sebagian wilayah yang sebelumnya berada dalam konsesi perusahaan dapat dialihkan dan ditetapkan sebagai WPR, sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Upaya tersebut bukanlah proses yang sederhana, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

Dengan demikian, seluruh langkah dan kebijakan yang ditempuh tersebut mencerminkan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.