MANADO, JELAJAHSULUT.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (9/4/2026), di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado.

Forum strategis ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat transformasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, bersama jajaran pemerintah pusat.

Turut hadir seluruh wali kota dan bupati se-Sulawesi Utara beserta jajaran perangkat daerah, menunjukkan sinergi lintas level pemerintahan.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam pemaparannya menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi fase krusial dalam pembangunan jangka menengah daerah.

Ia menyebut, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada percepatan peletakan fondasi transformasi menuju Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Pembangunan Sulawesi Utara ke depan harus mampu menjawab tantangan global dan nasional, sekaligus memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.

Tema pembangunan tahun 2027 yang diusung, yakni “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan strategis daerah.

Dalam forum tersebut, Gubernur memaparkan delapan prioritas pembangunan, di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Selain itu, sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri turut menjadi fokus utama guna meningkatkan daya saing global. Pemerintah daerah juga menempatkan ketahanan pangan, energi, dan air sebagai prioritas penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Gubernur turut menekankan pentingnya menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah isu strategis lainnya dalam penyusunan RKPD 2027 meliputi transformasi ekonomi berbasis maritim dan pariwisata, peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah, serta penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.

Dari sisi target, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 5,02–5,42 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditekan pada kisaran 4,71–5,50 persen.

“Peningkatan indeks pembangunan manusia, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta kualitas lingkungan hidup juga menjadi indikator penting yang ingin dicapai,” tambah Gubernur.

Ia menegaskan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi dan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Perangkat daerah harus memastikan program yang direncanakan terintegrasi dan tepat sasaran. Pemerintah kabupaten/kota juga harus menyelaraskan prioritas pembangunan dengan RKPD provinsi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber pendanaan alternatif, seperti APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dukungan sektor swasta.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan arah pembangunan Sulawesi Utara tahun 2027 dapat dirumuskan secara komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Nyiur Melambai.