JELAJAHSULUT.COM—Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) menggelar dialog bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut di ruang Komisi III, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, termasuk kelompok Cipayung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta Organisasi Kepemudaan (OKP).
Dialog tersebut membahas berbagai isu kebijakan Pemerintah Daerah maupun Nasional, terutama terkait tuntutan atas kenaikan gaji anggota DPRD.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sulut Fraksi Gerindra, Hilary Tuwo, menegaskan komitmennya membuka ruang selebar-lebarnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
“Sesuai himbauan Presiden RI Prabowo Subianto, kita harus membuka ruang dialog sebesar-besarnya. Sebagai wakil rakyat, kewajiban kami mendengarkan, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi yang berkembang,” ujar Tuwo.
Tuwo menilai, suara mahasiswa merupakan refleksi penting bagi DPRD dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kepercayaan publik harus terus kita jaga. Aspirasi mahasiswa menjadi cermin bagi DPRD untuk melakukan perbaikan ke depan,” tambahnya.
Terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam forum tersebut, Tuwo menjelaskan bahwa ada isu-isu berskala nasional seperti 17+8 yang akan diteruskan ke DPR RI, sementara isu lokal akan difasilitasi sesuai kewenangan daerah.
“Kalau kewenangan pusat, kami teruskan ke DPR RI. Untuk tuntutan lokal, kami siap mendengarkan dan menindaklanjuti bersama pemerintah provinsi,” tegasnya.
Dialog ini menjadi momentum penting membangun sinergi antara mahasiswa dan DPRD Sulut, demi memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
