JELAJAHSULUT.COM– Koalisi Masyarakat Buruh Sulawesi Utara menggelar aksi damai dengan membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pihak terkait. Dalam aksi yang digelar di pusat Kota Manado ini, para buruh menyuarakan aspirasi mereka melalui spanduk besar berisi delapan tuntutan utama.
Tommy Sampelan dan Aswin Lumintang salah satu koordinator lapangan mengatakan ada 8 tuntutan dalam aksi ini Adapun tuntutan yang disampaikan yaitu:
Berantas pungutan liar (pungli) yang menghambat investasi.
Segera membentuk Desk Ketenagakerjaan Sulut.
Hapus sistem outsourcing dan naikkan upah buruh.
Pecat pegawai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang menjadi makelar kasus.
Bentuk Satgas PHK Sulut.
Proses hukum bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Berantas mafia dan korporasi yang merugikan buruh.
Stabilkan harga bahan pokok untuk rakyat.
Aksi yang berlangsung dengan tertib ini mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. Para buruh menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk kesejahteraan pekerja, tetapi juga demi kepentingan rakyat banyak, terutama terkait stabilitas harga kebutuhan pokok.
Mereka berharap pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama DPRD dan instansi terkait segera merespons tuntutan tersebut agar persoalan ketenagakerjaan di daerah dapat ditangani secara serius dan berpihak kepada pekerja.
