MANADO, JELAJAHSULUT.COM – Anggota DPRD Sulawesi Utara, Haslinda Rotinsulu, menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tahun anggaran 2027, khususnya bagi masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Usulan bantuan PSU menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang terus diperjuangkan melalui pembahasan program dan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Haslinda berharap kebutuhan masyarakat di wilayah BMR dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program PSU 2027. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ia menilai usulan yang disampaikan masyarakat perlu mendapat perhatian serius, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur lingkungan permukiman.

Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat dipertimbangkan dalam proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.

“Yang menjadi aspirasi masyarakat akan terus kami kawal dan perjuangkan, sehingga kebutuhan pembangunan di daerah, termasuk BMR, mendapat perhatian dalam program pemerintah,” ujarnya.

Haslinda juga mendorong agar setiap usulan PSU dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, program yang nantinya mendapatkan dukungan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya bersifat administratif.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah harus menjadi alasan untuk melakukan penentuan prioritas secara tepat. Program yang mendesak dan memiliki manfaat luas bagi masyarakat perlu mendapat perhatian lebih.

Ia berharap pembahasan anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah BMR yang memiliki sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.

“Harapan kami, usulan-usulan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,” tambahnya.

Haslinda memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengawal usulan tersebut hingga tahapan pembahasan anggaran 2027.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembangunan kawasan permukiman sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Raya.