MANADO, JELAJAHSULUT.COM – Suasana pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang paripurna DPRD Sulut memanas, Kamis (13/11).
Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, secara terbuka mengusulkan “pembedahan” anggaran belanja pemerintah daerah demi memastikan program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut dr. Andy Silangen dan dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu menjadi ruang bagi Amir menyampaikan desakan agar pemerintah mengambil langkah konkret menuntaskan delapan prioritas pembangunan yang sebelumnya disampaikan Gubernur Sulawesi Utara.
Ia menilai sejumlah pos belanja masih dapat diefisienkan, terutama yang berkaitan dengan seremonial dan perjalanan dinas.
“Kita harus punya langkah konkrit. Mari kita lakukan pembedahan,” tegas Amir. Ia mengusulkan pemangkasan anggaran makan minum, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremoni di seluruh perangkat daerah untuk kemudian dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, penghematan tersebut harus diprioritaskan untuk membantu fakir miskin, panti jompo, serta memperkuat pembangunan infrastruktur vital, termasuk jalan produksi dan akses petani.
Menanggapi usulan itu, Sekprov Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, yang hadir mewakili TAPD, mengakui masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi pemerintah daerah. Ia menyebut evaluasi anggaran terus berjalan dan telah disampaikan kepada seluruh SKPD untuk dilakukan peninjauan kembali.
“Kami saat ini memang banyak kebutuhan yang belum dipenuhi, sehingga harus ada kebijakan melalui proposal. Kami masih melakukan evaluasi terhadap anggaran,” ujar Tahlis.
Dengan dinamika tersebut, pembahasan KUA-PPAS 2026 diperkirakan akan terus bergulir dengan fokus pada efisiensi dan pemerataan manfaat anggaran.
