Manado, JELAJAHSULUT.COM – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/3/2026).

Dalam pidatonya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi periode transisi penting dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang menuju Sulawesi Utara yang maju,

sejahtera, dan berkelanjutan.
Momentum penyampaian LKPJ ini, menurutnya, bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi juga menjadi sarana evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengukur capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara umum, pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun, realisasi mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 91,36 persen dari total alokasi Rp3,63 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kualitas layanan publik tetap optimal, meskipun dilakukan efisiensi pada belanja non-prioritas.

Di sektor infrastruktur, pemerintah mencatat capaian signifikan dengan tersedianya layanan listrik 1×24 jam di enam pulau di wilayah Sulawesi Utara, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Pada bidang pendidikan, Pemprov Sulut mencatatkan langkah strategis melalui pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan serta revitalisasi 50 sekolah, guna meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan.

Penguatan konektivitas juga terus didorong hingga tingkat internasional, melalui pembukaan rute penerbangan baru Manado–Seoul dan Manado–Taipei.

Kebijakan ini dinilai semakin memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai hub logistik sekaligus destinasi pariwisata global.

Selain itu, sektor ketahanan pangan turut menjadi prioritas melalui optimalisasi lahan padi seluas 2.000 hektare serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 190 titik untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Gubernur Yulius menegaskan, di tengah tantangan fiskal dan dinamika global, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan prinsip satu komando dengan semangat kerja yang kuat dan berintegritas.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Forkopimda atas sinergi yang terus terjalin dalam mendorong pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.