Manado, JELAJAHSULUT.COM – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kilogram yang diduga menjadi penyebab kelangkaan serta lonjakan harga di tengah masyarakat.
Salah satu temuan mencuat terkait adanya aksi pemborongan yang diduga dilakukan oleh pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat mobil distribusi tiba di pangkalan.
Anggota DPRD Sulut, Jeane Laluyan, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai praktik tersebut.
“Banyak laporan masyarakat kalau pengelola dapur MBG memborong tabung gas saat mobil distribusi datang. Ini salah satu pemicu stok di masyarakat cepat habis,” ujar Jeane, dikutip dari akun Facebook pribadinya, Jumat (20/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam dua pekan terakhir Komisi II DPRD Sulut telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak di sejumlah kabupaten dan kota. Dari hasil sidak tersebut, ditemukan ketidakteraturan harga yang dinilai sangat merugikan masyarakat kecil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga LPG 3 kg di tingkat pengecer atau warung kini melampaui batas kewajaran. Rata-rata harga dijual antara Rp25.000 hingga Rp40.000 per tabung, bahkan di wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) harga mencapai Rp50.000 per tabung.
Jeane menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025, pangkalan hanya diperbolehkan menyalurkan maksimal 10 persen dari total jatah subsidi kepada pengecer.
Namun fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
“Pangkalan memberikan jatah jauh lebih banyak ke pengecer daripada yang dijual langsung ke masyarakat. Padahal Pertamina mengaku sudah menyosialisasikan aturan 10 persen ini ke semua pangkalan,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan apakah pelanggaran ini terjadi karena kesengajaan dari pihak pangkalan atau adanya oknum yang tidak memahami mekanisme aturan distribusi.
Lebih lanjut, DPRD Sulut telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan memastikan bahwa tidak ada pengurangan kuota subsidi LPG 3 kg. Pasokan disebut tetap normal, namun persoalan utama terletak pada distribusi dan permainan harga di tingkat pengecer.
“Ketidakjelasan harga di pengecer inilah yang membuat masyarakat menderita. Saat stok di pangkalan dibilang habis, harga di warung langsung melonjak tajam,” pungkas Jeane.

Tinggalkan Balasan