MANADO, JELAJAHSULUT.COM – Sorotan tajam terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara yang ramai diperbincangkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulut, Tommy Sampelan SE.
Menurut Sampelan, tuntutan suara dalam aksi damai maupun dialog sosial merupakan akumulasi dari berbagai persoalan.
Mulai dari hak-hak normatif, lemahnya sistem pengawasan, hingga lambatnya proses penanganan kasus.
“Yang membanggakan, Pak Gubernur Yulius Selvanus justru dengan cepat merespons dan menindaklanjuti. Terbukti sudah terbentuk Desk Ketenagakerjaan di Polda dan akan ada di setiap Polres se-Sulut,” tegas Sampelan, tokoh buruh yang juga mantan aktivis mahasiswa ini, Kamis (11/9/2025).
Ia juga mendorong Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih berbenah dan memperkuat koordinasi. Menurutnya, pelayanan harus lebih baik lagi, terutama dengan menambah jumlah mediator yang masih belum merata di daerah serta memperkuat pengawasan di tingkat provinsi.
“Memang benar, kasus-kasus yang muncul lebih banyak berasal dari kabupaten/kota. Tapi ini tidak boleh jadi alasan untuk abai. Apalagi dibiarkan berlarut-larut. Ini soal kemanusiaan, sehingga harus tuntas,” ungkap mantan aktivis GMKI ini.
Sampelan menambahkan, Gubernur Yulius Selvanus memiliki visi besar untuk kemajuan daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan pekerja dan buruh.
“Kita percaya Sulut akan mengalami kemajuan bahkan lompatan besar melalui program nasional maupun lokal. Untuk itu, penting bagi serikat pekerja dan buruh hadir mendukung gubernur dan wakil gubernur dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman. Sebab, jika investasi masuk, otomatis lapangan kerja terbuka dan angka pengangguran serta kemiskinan akan turun,” tutur Sampelan dengan nada optimis.
